“MENDULANG EMAS” DI PUSARAN KEMISKINAN

Pos Kupang, 4 Maret 2014

“MENDULANG EMAS” DI PUSARAN KEMISKINAN

Oleh: Yohanis Yanto Kaliwon,MA

(Alumnus Pascasarjana JPP Fisipol UGM, tinggal di Maumere)

      Judul tulisan ini terinspirasi dari program unggulan Pemkab Flores Timur yaitu Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat atau disingkat Gerbang Emas. Peningkatan ekonomi masyarakat (emas) merupakan salah satu langkah strategis untuk percepatan peningkatan kesejahteraan. Artinya, gerakan tersebut juga dapat dipahami sebagai spirit untuk membawa masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan. Tulisan ini tidak membahas “emas” dalam konteks Flores Timur semata, tapi NTT secara umum.

      Kemiskinan sepertinya telah menjadi identitas ke-NTT-an. Nagekeo KLB Gizi Buruk; tiga meninggal dunia, satu dirawat (PK,6/2), Indeks Pertumbuhan Manusia NTT berada di urutan tiga terbawah sebelum Papua dan NTB (PK,24/1) dan banyak lagi litani kemiskinan yang didendangkan dalam nada getir sejak dulu hingga kini. Bahkan iklan sebuah produk sabun dengan gamblangnya menampilkan wajah NTT yang patut dikasihani, patut dibantu. Bisnis atau sosial? Entahlah!

Kemiskinan: siapa yang salah?

    Pertanyaan menggelitik tersebut menuntun kita untuk introspeksi bersama, mengapa masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan? Sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat gencar dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten? Provinsi dengan “Anggur Merah”, Sikka dengan “Gelora”, Flores Timur dengan “Gerbang Emas”nya, “Perak” di Ngada dan lain-lain.

    Dalam banyak hal, Negara (Pemerintah) dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan. Meminjam beberapa teori (dalam Dahuri,2003), kemiskinan dapat ditelusuri dari tiga pendekatan yaitu struktural, kultural dan alamiah. Struktural, jika terjadi ketimpangan distribusi sumber daya karena struktur sosial yang ada. Hanya masyarakat yang dekat dengan kekuasaan yang mampu mengakses resources yang tersedia. Artinya, Negara lalai. Negara tidak hadir ketika kaum marginal membutuhkan bantuan.

    Sementara pendekatan kultural melihat kemiskinan karena faktor budaya seperti kemalasan yang bersumber pada nilai – nilai budaya lokal yang memang tidak kondusif untuk suatu kemajuan. Dan pendekatan alamiah melihat kemiskinan lebih karena kondisi sumber daya alam yang ada tidak mendukung mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks masyarakat agraris, dapat digambarkan dengan gersangnya lahan.

    Mengacu kepada tiga pendekatan tersebut, ”introspeksi” kita tentu lebih mudah, lebih mengerucut. Negara boleh jadi lalai dalam beberapa kasus. Kondisi geografis NTT yang kepulauan, terbatasnya sumber daya dan terdapat beberapa wilayah yang terisolir merupakan tantangan Negara yang paling serius. Contoh kasus paling aktual adalah kelangkaan pasokan Sembako di Amfoang karena akses darat dan laut yang terputus (PK, 7/2/2014).

Di sisi lain, persoalan kultural juga harus diakui memberi kontribusi yang signifikan bagi terciptanya kemiskinan. Budaya malas, pola hidup konsumtif ”besar pasak dari tiang”, perjudian, dan lain-lain menggiring masyarakat ke dalam jebakan kemiskinan yang permanen. Dan pendekatan alamiah adalah problem utama masyarakat NTT, seperti kondisi alam yang gersang, curah hujan yang rendah, dan lain-lain (Lihat opini Serman Nikolaus,M.Sc,PK, 25/2/2014).

    Untuk memastikan faktor mana yang paling dominan, perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang penyebab kemiskinan di NTT. Banyak perguruan tinggi yang dapat terlibat atau dilibatkan dalam proses ini. Setiap wilayah boleh jadi berbeda problematikanya. Karenanya, kebijakan pengentasan kemiskinan pun tentu berbeda pula, tidak ”pukul rata”.

”Gerbang Emas”: sebuah langkah strategis?

    Gerakan membangun ekonomi masyarakat mungkin terdengar ambisius di tengah semakin kokohnya kapitalisme global maupun lokal. Upaya membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan telah dilaksanakan oleh Negara, sejak Orde Lama hingga kini. Namun demikian, korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadikannya hanya indah di atas kertas. Perlu komitmen yang kuat untuk membangun kembali kepercayaan rakyat yang telah lama ”pudar”, membangkitkan semangat kewirausahaan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin.

    Sederhananya, ekonomi kerakyatan harus dibangun berdasarkan apa yang ada dalam masyarakat, bukan ”diada-adakan” (top down). Harus ada upaya serius untuk mengidentifikasi potensi manusia dan alam di setiap wilayah. Ada pemetaan yang gamblang dan mudah dipahami oleh semua pihak tentang itu, sehingga proses perencanaan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan lebih terarah dan tepat sasaran.

    Di sisi lain, merubah pola pikir masyarakat untuk keluar dari ”zona nyaman” (bekerja untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar) menjadi individu yang memiliki semangat kewirausahaan adalah kerja-kerja pemberdayaan yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat itu sendiri).

    Jika semua itu dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan pada setiap periode kepemimpinan di level Provinsi maupun Kabupaten, maka ”gerbang emas” diasumsikan mampu membawa masyarakat keluar dari jebakan kemiskinan permanen, menuju ke arah yang lebih sejahtera. Dengan demikian, NTT tidak lagi mendapat berbagai julukan ”miring”, tidak lagi menjadi obyek yang patut dikasihani, apa lagi ”dijual” untuk kepentingan kaum kapitalis. Semoga!

      

PARIWISATA: “MIMPI BESAR” YANG MENJANJIKAN

Opini ini pernah dimuat HU Flores Pos, 8 Agustus 2010
PARIWISATA: “MIMPI BESAR” YANG MENJANJIKAN

Oleh: Yohanis Yanto Kaliwon

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Yogyakarta-Tubel Pemkab Sikka)

Menyadari keterbatasan potensi sumber daya alam (SDA) di Nusa Tenggara Timur(NTT), maka Pariwisata adalah pilihan yang tepat untuk mendinamisasi perekonomian Daerah. Peta potensi pariwisata NTT secara keseluruhan sesungguhnya sangat prospektif jika dikelola secara serius dan berkesinambungan. Asumsinya, jika pengembangan sarana dan prasarana pariwisata ditata secara baik didukung dengan promosi yang gencar, mampu mengundang banyak wisatawan, maka sektor-sektor lainnya akan bergerak mengikuti atau meningkat secara signifikan. Sektor pertanian, jasa-jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri berbasis potensi lokal dan lain-lain akan terstimulisasi secara positif.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten se-NTT dalam mengembangkan sektor pariwisata, namun “efek berganda” yang diharapkan akan mendinamisasi perekonomian daerah harus diakui belum maksimal. Gebrakan Gubernur Lebu Raya untuk “back to basic” mendayagunakan potensi lokal haruslah direspon sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari semua sektor, bukan hanya sekedar memanfaatkan(baca:mengkonsumsi sendiri) potensi yang ada tetapi lebih dari itu, bagaimana potensi lokal tersebut diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Robert Wood, menulis, “…pariwisata dapat memperkuat kebudayaan-kebudayaan tradisional dengan cara menambah kebanggaan setempat dan membuat kerajinan tangan dan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya menjadi layak dikembangkan secara ekonomi(dalam: Dr. Yekti Maunati, Identitas Dayak,LKiS,Yogyakarta,2004:43). Dengan demikian, pariwisata juga sebenarnya mampu “meregenerasi” tradisi-tradisi komunitas adat yang mulai terkikis modernisasi di satu sisi dan memberi keuntungan ekonomis di sisi lain.

Berdasarkan laporan dari World Trade and Tourism Council (WTTC, 1999), secara global di tahun 1999 pariwisata menghasilkan pendapatan sebanyak 3,5 triliun US$ dan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 200 juta. Laporan WTTC juga menambahkan bahwa di kebanyakan Negara, wisata pesisir merupakan industri wisata terbesar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB (sekitar 25 % dari total PDB). Di Bali sebagai contoh sumbangan kumulatif sektor pariwisata terhadap PDRB mencapai 70 % (1999) walaupun tragedi WTC New York dan Bom Bali menyebabkan penurunan pendapatan menjadi 60 % tahun 2000 dan 47% tahun 2002 (Bali Post, 2003).

Jika seluruh potensi pariwisata dikelola secara baik maka bukan mustahil kita mampu bersaing dengan Bali. Paket-paket wisata dengan rute Bali, NTB dan NTT sudah cukup banyak meskipun masih insidentil dan parsial. Persoalannya adalah “peluang” tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal agar wisatawan yang melewati daerah kita “betah” untuk menikmati paket-paket wisata yang menarik. Beberapa Daerah telah menangkap peluang tersebut secara baik tetapi  dampak positif ekonomisnya masih terkonsentrasi pada titik-titik lokasi pariwisata tersebut. Di Moni Kabupaten Ende misalnya, daya tarik danau tri warna Kelimutu telah menstimulasi bergeraknya sektor-sektor lain seperti jasa, penginapan, restaurant, transportasi, industri souvenir dan lain-lain.

Keindahan pesisir pantai maupun potensi kelautan yang menjanjikan pun belum dikelola secara maksimal. Masih banyak ruang terbuka pantai yang dibiarkan merana seolah tak bertuan. Dengan topografi yang unik, berbukit-bukit, tebing-tebing tinggi yang curam maupun hamparan padang ilalang yang belum tersentuh, sesungguhnya dapat dibangun berbagai prasarana dan sarana pendukung pariwisata. Dalam konteks ini, koordinasi lintas sektor merupakan suatu keharusan, mulai dari perencanaan tata ruang, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, agar dampak negatif  proses kontruksi dapat diminimalisir.

Disamping itu, situs-situs bersejarah yang bernilai historis tinggi perlu dilestarikan keberadaannya. Peningkatan akses mobilitas ke titik-titik lokasi tersebut dapat memudahkan wisatawan untuk menentukan rute dan waktu perjalanannya. Lebih menarik lagi, jika di lokasi-lokasi tersebut para wisatawan dapat disuguhi pertunjukan ritus-ritus adat maupun atraksi-atraksi tradisional yang telah dikemas secara baik sebagai suguhan yang memikat wisatawan. Stuart Hall berpendapat bahwa etnis-etnis lain yang eksotik dan murni adalah sebuah fantasi Barat(dalam Yekti Maunati,2004:45). Dengan memahami orientasi wisatawan (khususnya mancanegara), kita dapat melakukan banyak terobosan untuk “menghidupkan kembali”  kesenian-kesenian tradisional, tanpa harus menanggalkan modernitas yang terus bergerak maju.

Jika seluruh potensi pariwisata telah dikembangkan secara baik, maka promosi baik melalui media massa, brosur, website dan lain-lain adalah “sentuhan akhir yang indah” untuk meyakinkan calon-calon wisatawan yang sedang merencanakan perjalanan wisatanya. Dengan kebanggaan dan kepercayaan diri menampilkan visualisasi yang artistik, kita berani berujar “welcome to my beautiful island”. Selamat datang di pulauku yang indah dan menawan.

Pelibatan sektor swasta secara intens dalam “mega proyek pariwisata” ini adalah suatu keharusan. Kompensasi pembebasan pungutan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) seperti retribusi daerah, pajak daerah dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu bagi pemodal atau investor di sektor pariwisata adalah salah satu langkah taktis dalam upaya mendinamisasi perekonomian Daerah untuk jangka panjang.  Jika dinamika perekonomian daerah bergerak naik secara meyakinkan, maka peningkatan PAD sebagai salah satu variabel esensial implementasi otonomi daerah dapat terpenuhi. Dengan lain kalimat, ketergantungan Daerah pada Pusat akan berkurang secara signifikan.

Sekali lagi, “mimpi besar” untuk mengubah “padang ilalang, situs-situs tua, hamparan pasir-pasir pantai” menjadi tempat pariwisata yang menjanjikan dan mampu mengundang wisatawan untuk berkunjung, bukan mustahil akan membawa masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi atau pekerjaan, menuju kesejahteraan. Dan kemandirian sebagai jiwa dari otonomi daerah itu sendiri akan terwujud dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga!

“GELORA” MENGGAPAI ASA

“GELORA” MENGGAPAI ASA

Oleh: Yohanis Yanto Kaliwon,S.IP, MA

(Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sikka)

      Judul tulisan ini terinspirasi dari tekad Pemerintah Kabupaten Sikka yang tertuang dalam RPJMD (2013-2018) yaitu ”Gelora” Sikka (Gerakan Ekonomi Lokal Rakyat Sikka) berbasis Desa membangun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia(Depdiknas, 2008), gelora berarti perasaan yang seakan-akan bergolak hebat. Artinya, tekad tersebut juga dapat dipahami sebagai semangat yang tinggi untuk membawa masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat miskin?

       Dalam banyak hal, Negara (Pemerintah) dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan. Meminjam beberapa teori (lihat Dahuri,2003), kemiskinan dapat ditelusuri dari tiga pendekatan yaitu struktural, kultural dan alamiah. Struktural, jika terjadi ketimpangan distribusi sumber daya karena struktur sosial yang ada. Sementara pendekatan kultural melihat kemiskinan karena faktor budaya seperti kemalasan yang bersumber pada nilai – nilai budaya lokal yang memang tidak kondusif untuk suatu kemajuan. Pendekatan ini sering merujuk pada pemikiran Clifford Geertz tentang konsep shared proverty dan James Scott dengan konsep etika subsistensi yang menekankan safety first.

       Dan pendekatan alamiah melihat kemiskinan lebih karena faktor alamiah, bahwa kondisi sumber daya alam yang ada tidak mendukung mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks masyarakat agraris, dapat digambarkan dengan gersangnya lahan.

    Mengacu kepada tiga pendekatan tersebut, ”introspeksi” kita tentu lebih mudah, lebih mengerucut. Struktur sosial boleh jadi penyebab ketertinggalan dan kemiskinan. Selain itu, kondisi geografis yang mengakibatkan beberapa wilayah masih sulit mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia dan jauh dari sentra-sentra ekonomi. Sementara  persoalan kultural juga harus diakui memberi kontribusi yang signifikan bagi terciptanya kemiskinan. Budaya malas, pola hidup konsumtif ”besar pasak dari tiang”, perjudian, pesta biaya tinggi dan lain-lain menggiring masyarakat ke dalam kubangan kemiskinan yang permanen. Dan pendekatan alamiah adalah problem utama masyarakat NTT khususnya Kabupaten Sikka, seperti kondisi alam yang gersang, curah hujan yang rendah, dan lain-lain.

       Untuk memastikan faktor mana yang paling dominan, perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang penyebab kemiskinan di Kabupaten ini. Setiap wilayah desa atau kecamatan boleh jadi berbeda problematikanya. Karenanya, kebijakan pengentasan kemiskinan pun tentu berbeda pula.

      Data menunjukan bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Sikka masih tinggi yaitu sebanyak 36.671 rumah tangga atau sebesar 57,03 % dari total rumah tangga sebanyak 64.296 rumah tangga. Dan berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, dari 216.687 orang angkatan kerja dengan usia di atas 15 tahun sampai dengan tahun 2012, yang merupakan penganggur terbuka adalah sebanyak 18.576 orang. Tingginya jumlah pengangguran merupakan salah satu aspek yang melatarbelakangi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sikka (sumber: RPJMD Kabupaten Sikka).

      Dalam konteks ini, kemiskinan bukan sekadar isu tapi realitas yang terjadi dalam keseharian masyarakat kita. Karenanya, Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan di kabupaten ini berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Spiritnya secara konseptual sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka periode 2013-2018.

Kesadaran kolektif

      Berbagai program pemerintah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika tidak didukung oleh semua pihak, baik legislatif, dunia usaha, organisasi-organisasi non pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh stakeholder untuk bahu membahu melaksanakan proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi. Hanya dengan kemitraan yang positif dan konstruktif, segala upaya menjadikan masyarakat hidup lebih baik dapat terwujud.

      Pemerintah Kabupaten Sikka tentu tidak bisa berjalan sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, visi “Satu Sikka yang Mandiri dan Sejahtera” sekaligus merupakan ajakan untuk menyatukan tekad, membangun Kabupaten nyiur melambai ini sesuai bidang tugas masing-masing dalam bingkai ‘keSikkaan” secara menyeluruh. Keberagaman mestinya tidak dilihat sebagai ancaman tapi potensi yang patut diberdayakan untuk menggapai kemandirian dan kesejahteraan.

 Gelora, menuju perubahan

      Gerakan ekonomi lokal rakyat mungkin terdengar ambisius di tengah derasnya arus globalisasi dan semakin kokohnya kapitalisme. Secara sederhana, upaya membangun ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan telah dilaksanakan oleh Negara, sejak Orde Lama hingga kini. Namun demikian, persoalan keadilan dan pemerataan masih merupakan “PR” besar bagi Pemerintah dari periode ke periode.

       Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kemiskinan menjadi isu yang selalu digaungkan di ruang-ruang publik. Karenanya, Gelora Sikka yang merupakan sebuah gerakan untuk menjadikan masyarakat berdaulat secara ekonomi sesungguhnya sangat tepat dan strategis.

      Pemerintah bertekad untuk mengembangkan pelayanan publik melalui pengalokasian anggaran pembangunan yang lebih besar pada program/kegiatan sektor unggulan dan sektor yang mendukung sektor unggulan; peningkatan tanaman Perkebunan, unggulan perikanan budidaya, perikanan tangkap; Unggulan Wisata Bahari, Unggulan Wisata Alam, Unggulan Wisata Budaya dan Religius serta ekonomi kreatif khas destinasi wisata sebagai daya ungkit pembangunan demi terwujudnya kemandirian masyarakat (RPJMD).

Efek berganda Pariwisata

      Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan adalah pilihan yang tepat untuk mendinamisasi perekonomian Daerah. Asumsinya, jika pengembangan sarana dan prasarana pariwisata ditata secara baik didukung dengan promosi yang gencar, mampu mengundang banyak wisatawan, maka sektor-sektor lainnya akan bergerak mengikuti atau meningkat secara signifikan. Sektor pertanian, jasa-jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri berbasis potensi lokal dan lain-lain akan terstimulisasi secara positif (Bagian selanjutnya merupakan rangkuman dari Opini Yohanis Yanto Kaliwon, Pariwisata: Mimpi Besar Yang Menjanjikan, Flores Pos, 20/8/2010).

      Robert Wood, menulis, “…pariwisata dapat memperkuat kebudayaan-kebudayaan tradisional dengan cara menambah kebanggaan setempat dan membuat kerajinan tangan dan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya menjadi layak dikembangkan secara ekonomi(dalam: Dr. Yekti Maunati, Identitas Dayak,LKiS,Yogyakarta,2004:43). Dengan demikian, pariwisata juga sebenarnya mampu “meregenerasi” tradisi-tradisi komunitas adat yang mulai terkikis modernisasi di satu sisi dan memberi keuntungan ekonomis di sisi lain.

      Jika seluruh potensi pariwisata dikelola secara baik maka bukan mustahil kita mampu bersaing dengan Bali. Paket-paket wisata dengan rute Bali, NTB dan NTT sudah cukup banyak meskipun masih insidentil dan parsial. Persoalannya adalah “peluang” tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal agar wisatawan yang melewati daerah kita “betah” untuk menikmati paket-paket wisata yang menarik. Beberapa Daerah telah menangkap peluang tersebut secara baik tetapi  dampak positif ekonomisnya masih terkonsentrasi pada titik-titik lokasi pariwisata tersebut.

      Disamping itu, situs-situs bersejarah yang bernilai historis tinggi perlu dilestarikan keberadaannya. Peningkatan akses mobilitas ke titik-titik lokasi tersebut dapat memudahkan wisatawan untuk menentukan rute dan waktu perjalanannya. Lebih menarik lagi, jika di lokasi-lokasi tersebut para wisatawan dapat disuguhi pertunjukan ritus-ritus adat maupun atraksi-atraksi tradisional yang telah dikemas secara baik sebagai suguhan yang memikat wisatawan. Stuart Hall berpendapat bahwa etnis-etnis lain yang eksotik dan murni adalah sebuah fantasi Barat(dalam Yekti Maunati,2004:45). Dengan memahami orientasi wisatawan (khususnya mancanegara), kita dapat melakukan banyak terobosan untuk “menghidupkan kembali”  kesenian-kesenian tradisional, tanpa harus menanggalkan modernitas yang terus bergerak maju.

      Jika seluruh potensi pariwisata telah dikembangkan secara baik, maka promosi baik melalui media massa, brosur, website dan lain-lain adalah “sentuhan akhir yang indah” untuk meyakinkan calon-calon wisatawan yang sedang merencanakan perjalanan wisatanya. Dengan kebanggaan dan kepercayaan diri menampilkan visualisasi yang artistik, kita berani berujar “Selamat Datang” di Kabupatenku yang indah dan menawan.

“Mimpi besar” untuk mengubah “padang ilalang, situs-situs tua, hamparan pasir-pasir pantai” menjadi tempat pariwisata yang menjanjikan dan mampu mengundang wisatawan untuk berkunjung, bukan mustahil akan membawa masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi atau pekerjaan, menuju kesejahteraan.

      Dengan demikian, dalam semangat yang meng”Gelora”, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dalam bingkai “Satu Sikka yang Mandiri dan Sejahtera” akan tercapai. Semoga!